BAWASLU JAKARTA UTARA HADIRI BIMTEK VERIFIKASI FAKTUAL PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024

Jakarta, Bawaslu Kota Adm. Jakarta Utara - Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Adm. Jakarta Utara menghadiri Bimbingan Teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara terkait Verifikasi Faktual pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Hadirnya Bawaslu dalam kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergitas dan memperkuat koordinasi antara Bawaslu dan KPU Jakarta Utara. Kolaborasi yang kuat antara kedua lembaga ini sangat penting dalam memastikan proses verifikasi berjalan dengan transparan, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kegiatan Bimtek ini diisi dengan berbagai materi yang relevan, termasuk prosedur Verifikasi Faktual, penanganan data dukungan calon perseorangan, serta strategi pengawasan untuk memastikan tidak adanya kecurangan atau penyimpangan dalam proses Verifikasi. Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan para petugas yang terlibat dapat memahami dan menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga kualitas Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat terjaga.

Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jakarta Utara, Yapto Sendra, menyatakan bahwa kerjasama yang baik dengan KPU sangat penting untuk menjamin integritas dan kredibilitas proses pemilihan. "Kami berkomitmen untuk mengawasi setiap tahapan pemilu dengan cermat dan tegas, demi terciptanya pemilihan yang jujur dan adil. Bimtek ini merupakan langkah awal yang krusial dalam memastikan semua pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya."

Ketua Bawaslu Jakarta Utara, Johan Bahdi, pada kesempatan yang sama mengharapkan pada  kegiatan ini, Bawaslu Jakarta Utara menegaskan kembali komitmennya untuk terus mengawal proses demokrasi di Jakarta Utara dan memastikan bahwa setiap tahap pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku.