Bawaslu Jakarta Utara Sosialisasikan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 di Wilayah Jakarta Utara

Jakarta, Bawaslu Kota Adm. Jakarta Utara - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Adm. Jakarta Utara mengadakan Sosialisasi dengan sejumlah stakeholder terkait dalam rangka pengawasan tahapan Pilkada 2024 dan diseminasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Salah satu agenda utama dalam Sosialisasi ini adalah pemaparan terkait IKP yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi kerawanan dalam Pilkada di wilayah Jakarta Utara yang dihadiri oleh 56 Peserta, dilaksanakan di Hotel Ibis Style Sunter, Kamis (24/10/2024).

Arahan dari Anggota Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin, Jakarta menjadi salah satu wilayah dengan kerawanan yang cukup tinggi dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu. 

Setidaknya terdapat beberapa isu kerawanan yang kerap muncul di Jakarta seperti menguatnya politisasi sara, politisasi identitas hingga money politic. 

“Berkaca pada Pemilu lalu, beberapa isu kerawanan tersebut berhasil kita redam. Karena itu, dengan adanya IKP, Pilkada Jakarta 2024 pun harus dapat dioptimalkan pencegahannya,” ucap Burhanuddin.

Beliau pun berharap kehadiran berbagai stakeholder dalam forum ini dapat turut serta berkontribusi dalam melahirkan saran dan masukan guna mewujudkan pilkada damai, terbuka, transparan dan bekualitas. 

“Saya harap lewat forum ini, para stakeholder dapat memberikan berbagai masukan. Kami sangat terbuka karena partisipasi Pilkada Jakarta tidak hanya dimaknai sebatas orang datang ke TPS,” pungkas dia. 

Karenanya Bawaslu Kota Jakarta Utara, lanjut arahan dari Anggota Bawaslu Jakarta Utara Ronald Reagen, meminta berbagai elemen, termasuk stakeholder dan lapisan paling bawah untuk turut serta memberikan edukasi bagi masyarakat, contohnya mengenai isu polarisasi media sosial.

Pada sosialisasi ini juga terdapat 2 (dua) Narasumber yaitu Bapak Rendy Nainly Steivi Umboh sebagai Pegiat Pemilu dan Bapak La Radi Eno seorang Akademisi, yang memberikan masukan terhadap kerawan Pilkada 2024 khususnya di Jakarta Utara yang akan menjadi pencegahan dalam melakukan pengawasan.

Diketahui, hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya yaitu Perwakilan Suku Kesbangpol Jakarta Utara, Satpol PP Jakarta Utara, Dewan Kota Jakarta Utara, Lembaga Pendidikan, Organisasi Masyarakat dan berbagai stakeholder lainnya. Mengundang berbagai Stakeholder karena nantinya Bawaslu harus selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Guna bersama-sama melakukan pencegahan di wilayah Kota Jakarta Utara. Secara garis besar, dalam proses pengawasan yaitu pencegahan dan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.