Bawaslu Jakarta Utara Teguhkan Komitmen Kinerja melalui Penandatanganan IKU Tahun 2026

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu Kota Jakarta Utara - Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan penandatanganan Pernyataan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat akuntabilitas, kualitas kinerja, serta pencapaian target kelembagaan. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Penandatanganan Pernyataan IKU menjadi bagian penting dalam memastikan setiap pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Jakarta Utara memiliki arah, target, serta ukuran keberhasilan yang jelas. IKU juga menjadi instrumen untuk mendorong jajaran bekerja secara terukur, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran Bawaslu Jakarta Utara mendapatkan arahan sekaligus penguatan dari Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Kordiv SDMO dan Diklat. Arahan tersebut menekankan pentingnya menjadikan indikator kinerja bukan sekadar dokumen administratif, tetapi sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

“Pernyataan IKU bukan hanya bentuk pemenuhan administrasi, tetapi menjadi komitmen bersama untuk memastikan setiap target kinerja dapat diwujudkan melalui kerja yang terukur, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan," Tambah Herwyn. 

Arahan tersebut juga menjadi momentum bagi jajaran Bawaslu Jakarta Utara untuk memastikan setiap target yang telah ditetapkan dapat diterjemahkan ke dalam kerja nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, IKU diharapkan mampu menjadi instrumen evaluasi sekaligus pendorong peningkatan kinerja jajaran.

Penandatanganan yang disaksikan oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia Kordiv SDMO dan Diklat tersebut sekaligus menegaskan pentingnya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja di lingkungan Bawaslu.

Bawaslu Jakarta Utara berkomitmen menjadikan Tahun 2026 sebagai momentum untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan profesionalitas jajaran, serta memastikan setiap pelaksanaan tugas pengawasan memberikan manfaat nyata bagi penguatan demokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemilu.