Bawaslu Kota Jakarta Utara Ikuti Rapat Daring Diseminasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 dan Penyusunan Rencana Aksi 2026

Jakarta, Bawaslu Kota Jakarta Utara - Sekretariat Bawaslu Jakarta Kota Utara menghadiri rapat daring dalam rangka Diseminasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Bawaslu Tahun 2025 serta pendampingan penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Tahun 2026 pada Rabu, 6 Mei 2026 melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola kelembagaan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Dalam rapat tersebut, disampaikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi kinerja serta pemetaan potensi risiko yang dapat memengaruhi integritas lembaga. Hasil survei ini menjadi dasar penting bagi Bawaslu dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan pemilu.

Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Tahun 2026. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan setiap satuan kerja mampu menyusun rencana aksi yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan sesuai dengan hasil temuan survei integritas. Dengan demikian, perbaikan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek budaya kerja dan sistem pengawasan internal.

“Diseminasi hasil Survei Penilaian Integritas ini menjadi momentum penting bagi kami untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh serta menyusun langkah strategis ke depan. Melalui rencana aksi yang tepat, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan integritas dan kualitas kinerja kelembagaan,” ujar Ibu Eka Kawuryan, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Utara.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu menegaskan komitmennya dalam membangun dan menjaga integritas sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. Bawaslu optimistis bahwa dengan implementasi rencana aksi yang konsisten dan berkelanjutan, kualitas kelembagaan akan semakin meningkat serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.