Bimbingan Teknis bagi PTPS di Jakarta Utara Berjalan Lancar Pada Hari Pertama

Jakarta - Hari pertama pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di DKI Jakarta telah dilaksanakan secara serentak pada hari sabtu, 9 November 2024. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, khususnya di Wilayah Jakarta Utara, dimana Bimtek dilaksanakan di tiga kecamatan berbeda (Kecamatan Cilincing, Kecamatan Tanjung Priok, dan Kecamatan Pademangan).

Menurut Yapto, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Kegiatan Bimtek di Jakarta Utara dibagi dalam dua sesi (menyesuaikan dengan Kecamatan yang mempunyai PTPS banyak) untuk memastikan efisiensi dan kenyamanan peserta. Dengan format ini, para PTPS mendapatkan penjelasan menyeluruh tentang tugas, kewenangan, serta teknis pengawasan selama pelaksanaan pemungutan suara.

Narasumber dalam kegiatan ini terdiri dari para pegiat pemilu yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan mendalam tentang proses pemilihan, peraturan, serta praktik pengawasan. Kehadiran mereka memastikan bahwa para PTPS dapat memahami materi secara komprehensif dan siap menjalankan tugas dengan profesionalisme yang tinggi.

Anggota Bawaslu Jakarta Utara, Nur Hamidah, Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan pada hari pemungutan suara, sehingga dapat terwujud proses pemilihan yang adil, transparan, dan akuntabel. "Dengan pelaksanaan bimtek yang berjalan baik di hari pertama ini, diharapkan seluruh PTPS di wilayah DKI Jakarta, termasuk di Jakarta Utara, mampu melaksanakan tugasnya dengan optimal. Bimtek bagi PTPS ini akan dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan dengan diakhiri Rakernis", sambut Hamidah

Dengan Meningkatkan Durasi dan Kualitas Pelatihan  yang lebih lama dengan metode interaktif seperti role-playing dan diskusi kasus dapat meningkatkan pemahaman PTPS. Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi PTPS  adalah langkah krusial dalam memastikan pemilihan yang adil dan transparan. Dengan Bimtek yang memadai, PTPS dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi, mengurangi potensi pelanggaran, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan yang berkualitas dan merata harus menjadi prioritas bagi Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya, tambah Yapto.