Gelar Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Jakarta Utara Bentuk Kader Penggerak Pengawas Partisipatif Perempuan Jilid 1 Bersama IPPNU Jakarta Utara

Jakarta, Bawaslu Kota Jakarta Utara - Bawaslu Kota Jakarta Utara menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Bersama Kader Penggerak Pengawas Partisipatif Perempuan bersama Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PC IPPNU) Jakarta Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan peran perempuan dalam pengawasan partisipatif serta peningkatan kualitas demokrasi di tingkat masyarakat, di Kantor Bawaslu Jakarta Utara, pada Senin (9/2).

Konsolidasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas kader perempuan agar mampu berperan aktif sebagai pengawas partisipatif, sekaligus menjadi agen edukasi kepemiluan di lingkungan masing-masing.

Anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara, Nur Hamidah, sekaligus Narasumber pada kegiatan kali ini juga menyampaikan bahwa keterlibatan perempuan memiliki peran strategis dalam membangun pengawasan yang partisipatif dan berkelanjutan.

“Perempuan memiliki posisi yang sangat penting dalam pengawasan partisipatif. Melalui konsolidasi ini, kami berharap kader penggerak perempuan dapat menjadi garda terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai keadilan, integritas, dan kejujuran dalam proses demokrasi,” ujarnya.

Sebagai bentuk penguatan sinergi kelembagaan, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Kota Jakarta Utara dan PC IPPNU Jakarta Utara. Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pengawasan partisipatif serta meningkatkan peran organisasi perempuan dalam pencegahan pelanggaran pemilu.

Perwakilan PC IPPNU Jakarta Utara menyambut baik kolaborasi tersebut dan menyatakan kesiapan organisasi untuk mendukung penguatan pengawasan partisipatif.

“IPPNU Jakarta Utara siap bersinergi dengan Bawaslu dalam mendorong keterlibatan kader perempuan agar semakin sadar dan peduli terhadap pentingnya pengawasan demokrasi di lingkungan masyarakat,” tutur Rida sebagai Ketua PC IPPNU Jakarta Utara.

Melalui konsolidasi dan penandatanganan MoU ini, Bawaslu Jakarta Utara berharap terbangun kerja sama yang berkelanjutan dalam menciptakan pengawasan pemilu yang inklusif, partisipatif, dan berintegritas.