Kawal Coktas di Setiap Kecamatan, Ronald Reagen Tekankan Profesionalisme dan Kolaborasi Jajaran

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu Kota Jakarta Utara - Apel pagi menjadi momentum bagi jajaran Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara untuk memperkuat kedisiplinan, menjaga kebugaran, sekaligus memastikan kesiapan menghadapi rangkaian tahapan Pemilu yang akan datang, pada Senin (21/9/2026).

Apel pagi dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara, Ronald Reagen Yoseph Tanamal. Dalam amanatnya, Ronald mengingatkan seluruh jajaran untuk memastikan pelaksanaan pengawasan Coktas berjalan secara cermat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pengawasan di setiap kecamatan membutuhkan kesiapan, koordinasi, serta kerja sama seluruh jajaran. Setiap proses yang dilakukan oleh pengawas menjadi bagian penting dalam memastikan tahapan pemilu berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ronald juga menekankan pentingnya penyelesaian pekerjaan secara baik dan profesional. Ia mengingatkan seluruh staf untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif serta bekerja secara berjenjang dengan para kepala subbagian (Kasubag), sehingga setiap pekerjaan dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi.

“Kita harus memastikan pengawasan Coktas di setiap kecamatan berjalan dengan baik. Setiap pekerjaan perlu diselesaikan secara profesional, dengan komunikasi dan koordinasi yang baik serta tetap bekerja secara berjenjang bersama para Kasubag. Dengan kerja sama yang solid, kita dapat memastikan tugas pengawasan berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ronald.

Penguatan kesiapan jajaran melalui apel pagi ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Jakarta Utara untuk menjaga kualitas pengawasan. Dengan koordinasi yang kuat dari tingkat staf hingga jajaran pimpinan, pengawasan di lapangan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap proses pemilu yang lebih tertib, transparan, dan berintegritas.

Pengawasan yang dilakukan secara profesional bukan sekadar pelaksanaan tugas kelembagaan, tetapi menjadi bagian dari upaya memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung sesuai aturan dan hak-hak masyarakat tetap terlindungi.