Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Jakarta Utara Bersama Partai Perindo Menuju Pemilu Tahun 2029

Jakarta, Bawaslu Kota Jakarta Utara - Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara menerima kunjungan audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jakarta Utara dalam rangka memperkuat komunikasi kelembagaan dan membangun sinergi menuju tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029, pada Rabu, (10 Juni 2026), di Kantor Bawaslu Jakarta Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Bapak Johan Bahdi, Ketua Bawaslu Jakarta Utara, menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan hubungan kelembagaan yang baik antara penyelenggara pemilu dengan partai politik. Menurutnya, upaya pencegahan pelanggaran melalui koordinasi dan komunikasi yang efektif merupakan langkah yang lebih baik dibandingkan tindakan penindakan setelah pelanggaran terjadi.

"Bawaslu Jakarta Utara senantiasa membuka ruang komunikasi dan silaturahmi dengan seluruh partai politik. Kami meyakini bahwa pencegahan yang dilakukan melalui koordinasi dan pemahaman regulasi yang baik akan lebih efektif dalam menjaga kualitas demokrasi dan integritas Pemilu 2029", ujar Bapak Johan Bahdi, Ketua Bawaslu Jakarta Utara.

Sementara itu, jajaran DPD Perindo Jakarta Utara memperkenalkan kepengurusan partai serta menyampaikan komitmennya untuk menjaga soliditas organisasi dan meningkatkan kontribusi partai dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui program-program yang mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kami berkomitmen menjaga soliditas partai serta berkontribusi bagi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Melalui komunikasi yang baik dengan Bawaslu, kami berharap dapat mempersiapkan diri secara optimal menghadapi Pemilu 2029", ujar Bapak Andi Amiruddin Idris, Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif, turut dibahas berbagai aspek penting terkait administrasi kepartaian, proses verifikasi partai politik, keterlibatan perempuan dalam politik, pendidikan politik bagi kader, serta tantangan yang akan dihadapi menjelang Pemilu 2029.

Serta tambahan dari M. Sobirin, Anggota Bawaslu Jakarta Utara, juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi administrasi partai politik, termasuk kejelasan status kantor dan sumber pendanaan partai sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, Bawaslu Jakarta Utara membuka ruang kolaborasi dengan partai politik dalam kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi regulasi kepemiluan guna meningkatkan pemahaman kader terhadap aturan yang berlaku.

Dalam pertemuan Konsolidasi Demokrasi ini menjadi wujud komitmen bersama untuk membangun demokrasi yang lebih berkualitas melalui komunikasi yang terbuka, penguatan pendidikan politik, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi yang bertanggung jawab dalam proses demokrasi.