M. Sobirin Hadiri Diskusi Publik Bawaslu RI, Perkuat Formulasi Fungsi Pengawas dan Pemutus demi Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu

Jakarta, Bawaslu Kota Jakarta Utara – Anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara, M. Sobirin, menghadiri Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan tema "Menemukan Formulasi Pelaksanaan Fungsi Pengawas dan Pemutus oleh Bawaslu dalam Rangka Penguatan Lembaga Pengawas Pemilu", Kamis (9/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Bawaslu RI ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun pandangan dari berbagai kalangan dalam memperkuat peran kelembagaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Diskusi menghadirkan Ketua Bawaslu RI, Dr. Rahmat Bagja, S.H., LL.M. sebagai pembuka, serta pengarahan dari Dr. Puadi, S.Pd., M.M., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI.

Turut menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas), Ahmad Irawan, S.H., M.H. (Anggota Komisi II DPR RI), dan Heroik Mutaqin Pratama, S.I.P., M.I.P. (Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi/Perludem), dengan moderator Yusti Erlina, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI.

Diskusi membahas berbagai perspektif mengenai formulasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan kewenangan memutus yang dimiliki Bawaslu, sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan pemilu yang berlandaskan kepastian hukum, profesionalisme, serta akuntabilitas kelembagaan.

"Penguatan fungsi pengawas dan pemutus harus terus dikembangkan melalui diskusi yang berbasis kajian akademik dan pengalaman praktik kepemiluan. Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkaya perspektif dalam mewujudkan kelembagaan Bawaslu yang semakin profesional, independen, dan berintegritas dalam menjaga kualitas demokrasi,", ujar M. Sobirin, Anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara.

Keikutsertaan M. Sobirin dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Kota Jakarta Utara untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penguatan wawasan, pemahaman regulasi, dan pertukaran gagasan yang konstruktif. Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi referensi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang semakin adaptif terhadap dinamika penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Indonesia.