Perkuat Kualitas Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kota Jakarta Utara Hadir Pada Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu Kota Jakarta Utara - Bawaslu Kota Jakarta Utara mengikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) DKI Jakarta Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta secara daring melalui Zoom Meeting, pada Kamis (23/7/2026).

Kegiatan ini menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu kabupaten/kota se-DKI Jakarta. Melalui evaluasi tersebut, setiap satuan kerja diberikan ruang untuk menyampaikan capaian, tantangan, serta praktik baik selama pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan program di masa mendatang.

Evaluasi ini juga bertujuan memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antarjajaran Bawaslu di wilayah DKI Jakarta dalam mengembangkan strategi pendidikan politik yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. P2P diharapkan tidak hanya menjadi sarana peningkatan literasi kepemiluan, tetapi juga mampu membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Ronald Reagen Yoseph Tanamal, menyampaikan bahwa pelaksanaan program Pendidikan Pengawas Partisipatif di Bawaslu Kota Jakarta Utara hingga saat ini berjalan dengan baik.

"Untuk Bawaslu Kota Jakarta Utara sejauh ini masih aman, termasuk seluruh proses administrasi dan sertifikat peserta telah terselesaikan dengan baik," ujar Ronald.

Melalui evaluasi ini, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga mendorong seluruh jajaran untuk terus melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif agar semakin efektif, adaptif, dan mampu memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.