Pimpinan Bawaslu Jakarta Utara Hadiri Diskusi Publik dan Bedah Buku Manajemen Pengawas Pemilu, Perkuat Tata Kelola Pengawasan Demokrasi

Jakarta, Bawaslu Kota Jakarta Utara – Pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Utara menghadiri kegiatan Diskusi Publik dan Bedah Buku Manajemen Pengawas Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia di Auditorium RRI Jakarta, Selasa (30/6/2026). Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus memperkaya wawasan dalam pengembangan manajemen pengawasan pemilu yang adaptif, profesional, dan berintegritas.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi melalui pengembangan pengetahuan dan pertukaran gagasan strategis. Kehadiran Pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Utara merupakan bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas kelembagaan serta memperkuat kapasitas pengawasan yang responsif terhadap dinamika demokrasi.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan peluncuran Buku Manajemen Pengawasan Pemilu di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menghadirkan penulis buku Herwyn J.H. Malonda bersama para akademisi dan pakar kepemiluan, yaitu Yohan Wahyu, Afrimadona, Mada Sukmajati, Aditya Perdana, dan Fajar Nur Said. Forum ini menjadi wadah berbagi perspektif mengenai penguatan sistem pengawasan pemilu berbasis tata kelola yang efektif dan berkelanjutan.

"Diskusi publik dan bedah buku ini menjadi momentum penting untuk memperkaya perspektif serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam membangun sistem pengawasan pemilu yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Melalui forum ilmiah seperti ini, Bawaslu Kota Jakarta Utara terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengawasan demi menjaga demokrasi yang bermartabat," ujar Johan Bahdi, Ketua Bawaslu Kota Jakarta Utara

Melalui partisipasi aktif dalam forum ilmiah tersebut, Bawaslu Kota Jakarta Utara terus berupaya memperkuat kompetensi kelembagaan, mendorong inovasi dalam pengawasan, serta membangun budaya organisasi yang profesional demi mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat.