Bawaslu Jakarta Utara Perkuat Pengawasan Partisipatif Melalui Kerja Sama dengan Dewan Kota dan PGPI
|
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu Kota Jakarta Utara - Bawaslu Kota Jakarta Utara memperkuat kolaborasi dengan Dewan Kota Kota Jakarta Utara dan PGPI melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan di Ruang Fatahillah Walikota Kota Jakarta Utara, Rabu (11/11/2026).
Penandatanganan MoU tersebut menjadi salah satu langkah untuk membangun kolaborasi antara Bawaslu dengan elemen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas ruang partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat pemahaman mengenai pentingnya menjaga hak pilih dan mengawal proses demokrasi.
Johan Bahdi P.MS Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara menyampaikan bahwa pengawasan Pemilu tidak dapat hanya mengandalkan jajaran penyelenggara, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Pengawasan Pemilu merupakan tanggung jawab bersama. Melalui kolaborasi dengan Dewan Kota Kota Jakarta Utara dan PGPI, kami berharap semakin banyak generasi muda yang memahami pentingnya pengawasan partisipatif dan ikut menjaga proses demokrasi agar berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas,” ujar Johan.
Kolaborasi ini juga diarahkan untuk memperkuat pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat, terutama generasi muda. Bawaslu Jakarta Utara mendorong agar ruang-ruang kepemudaan dapat menjadi bagian dari gerakan bersama dalam menyampaikan informasi kepemiluan yang benar, mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajibannya, serta mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu.
Melalui penandatanganan MoU tersebut, Bawaslu Jakarta Utara berharap sinergi dengan Dewan Kota Kota Jakarta Utara dan PGPI dapat terus berkembang menjadi kolaborasi yang konkret dan berkelanjutan. Tidak hanya menjelang tahapan Pemilu, tetapi juga dalam membangun budaya demokrasi yang sehat di tengah masyarakat.
“Kami ingin pengawasan partisipatif menjadi gerakan bersama. Ketika masyarakat, khususnya generasi muda, turut mengambil peran, maka demokrasi akan semakin kuat dan Pemilu dapat berlangsung dengan lebih berintegritas,” pungkas Johan.
Sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong pengawasan partisipatif yang lebih luas serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Pemilu 2029 yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.
Editor : Humas Bawaslu Kota Adm. Jakarta Utara
Penulis dan Foto : Alvi M