Lompat ke isi utama

Berita

Penguatan Kapasitas Hukum: Evaluasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilu

Penguatan Kapasitas Hukum, 17 November

Peningkatan Kapasitas Hukum Bagi Jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-DKI Jakarta dengan tema “Evaluasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilu di Bawaslu DKI Jakarta”, secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (17/11/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu Kota Jakarta Utara - Seluruh jajaran Bawaslu Kota Jakarta Utara mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Hukum bagi Jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta dengan tema “Evaluasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilu di Bawaslu DKI Jakarta” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Jumat (6/11/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran sekretariat Bawaslu se-DKI Jakarta.

Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Munandar Nugraha, S.IP., M.AP., dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya membangun pengawasan pemilu yang profesional dan berintegritas. Penguatan kapasitas hukum diharapkan dapat meningkatkan kesiapan jajaran pengawas dalam menghadapi dinamika kepemiluan serta memastikan setiap pelaksanaan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemaparan materi, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Reki Putera Jaya, S.H., M.H., dari Divisi Penyelesaian Sengketa, menguraikan pentingnya pemahaman terhadap dasar hukum pengawasan pemilu sebagai fondasi utama pelaksanaan tugas pengawas. Sejumlah regulasi menjadi landasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018, Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Reki juga menyoroti bahwa manajemen pengawasan pemilu tidak hanya bertumpu pada aspek teknis, tetapi harus didukung tata kelola administrasi yang baik. Pada aspek teknis, terdapat beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan, yaitu tata cara pengawasan, penguasaan peraturan, pembagian tugas yang efektif, serta komitmen terhadap pelaksanaan tugas. Sementara itu, dari aspek administrasi, kelengkapan dokumen administratif dan pengelolaan anggaran menjadi bagian penting yang harus diperhatikan untuk mendukung efektivitas kerja pengawasan.

Dalam konteks pengawasan pencalonan, evaluasi juga diarahkan pada beberapa aspek yang menjadi perhatian, yakni efektivitas pengawasan, pemanfaatan sistem informasi pencalonan melalui Silon dan Sipol, serta dukungan kesekretariatan. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian yang saling berkaitan dalam memastikan pengawasan berjalan optimal, mulai dari kesiapan pengawas di lapangan hingga dukungan administrasi dan sistem informasi.

Reki menegaskan pentingnya menjadikan regulasi sebagai pijakan utama dalam setiap tindakan pengawasan. Sebagaimana disampaikan dalam materi presentasinya, “Jangan lupa, esensialitas dari Penyelenggara Pemilu adalah berangkat dari Peraturan Perundang-Undangan.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa profesionalitas penyelenggara pemilu harus tercermin melalui kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan dalam mengambil tindakan, serta konsistensi dalam menjalankan kewenangan sesuai koridor hukum.

Lebih lanjut, evaluasi membahas tahapan pencalonan DPRD dan DPD pada Pemilu 2024. Dalam pencalonan anggota DPRD melalui partai politik, terdapat empat tahapan utama, meliputi pengajuan bakal calon oleh partai politik, verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), serta penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Sementara itu, pencalonan anggota DPD melalui perseorangan mencakup tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan, perbaikan dukungan dan verifikasi ulang, penetapan pemenuhan dukungan minimal dan sebaran, pendaftaran persyaratan calon, verifikasi administrasi persyaratan calon dan perbaikan, penyusunan, penetapan, dan pengumuman DCS, hingga masukan dan tanggapan masyarakat, klarifikasi, serta penetapan DCT.

Melalui pemetaan tahapan tersebut, pengawas pemilu dituntut memiliki kecermatan dan ketelitian dalam mengawasi setiap proses pencalonan. Hal ini penting agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memastikan terpenuhinya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Sebagai bagian dari evaluasi, materi juga mengidentifikasi sejumlah hal yang perlu mendapatkan perhatian dan pembenahan. Di antaranya efektivitas pelaksanaan pengawasan, optimalisasi akses terhadap sistem informasi pencalonan melalui Silon dan Sipol, serta penguatan dukungan administrasi dan kesekretariatan.

Senada dengan pembahasan tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang mengoordinasikan bidang Hukum dan Diklat, Sakhroji, S.H., M.H., turut memberikan perspektif mengenai pentingnya penguatan kapasitas hukum dan peningkatan kompetensi jajaran pengawas. Penguasaan regulasi menjadi modal penting dalam membangun kesamaan pemahaman dan standar kerja pengawasan di seluruh jajaran.

Dari hasil evaluasi yang dipaparkan, terdapat tiga rekomendasi penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu ke depan. Pertama, perbaikan administrasi dan dukungan anggaran agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih optimal. Kedua, perluasan akses terhadap sistem informasi pencalonan melalui Silon dan Sipol untuk menunjang kebutuhan pengawasan. Ketiga, penguatan kapasitas pengawas pemilu melalui peningkatan kompetensi, pemahaman regulasi, dan kemampuan teknis dalam menghadapi dinamika tahapan pencalonan.

Melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Hukum ini, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi, pembenahan, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan dukungan regulasi yang kuat, administrasi yang tertib, akses informasi yang memadai, serta sumber daya manusia yang kompeten, pengawasan pemilu diharapkan semakin profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Editor : Humas Bawaslu Kota Adm. Jakarta Utara
Penulis dan Foto : Alvi M