Lompat ke isi utama

Berita

Bersama Menyongsong Pemilu 2029, Bawaslu Jakarta Utara Ajak Berbagai Pihak Perkuat Demokrasi Dengan FGD

FGD, 11 November

Focus Group Discussion (FGD) Bawaslu Kota Jakarta Utara bersama Partai Politik, Rabu (11/11/2026), di Ruang Fatahillah, Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu Kota Jakarta Utara - Bawaslu Kota Jakarta Utara menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Membaca Desain Pemilu 2029: Tantangan Partai Politik dan Penguatan Kepastian Hukum Menuju Pemilu 2029”, pada Rabu (11/11/2026), bertempat di Ruang Fatahillah, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara.

Kegiatan diawali dengan sambutan Yapto Sendra, Anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara sekaligus pengampu kegiatan. Selanjutnya, Johan Bahdi, Ketua Bawaslu Kota Jakarta Utara, turut menyampaikan sambutan mengenai pentingnya memperkuat pengawasan dan menjaga kualitas demokrasi melalui sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan, dalam sambutannya mengapresiasi penyelenggaraan FGD yang melibatkan berbagai pihak, termasuk partai politik. Menurutnya, forum seperti ini menjadi ruang penting untuk membangun komunikasi, bertukar gagasan, serta menyamakan pemahaman dalam menghadapi berbagai tantangan Pemilu 2029. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga kondusivitas wilayah dan kualitas demokrasi.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Sakhroji, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Dalam sambutannya, ia berharap diskusi yang dilaksanakan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2029. Melalui pertukaran gagasan dan pembahasan berbagai isu strategis, diharapkan lahir rekomendasi yang mendukung penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik, berkepastian hukum, dan berintegritas.

Memasuki agenda utama, FGD menghadirkan dua narasumber, yakni Nurdin, S.Pd.I., M.Sos., Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta periode 2018–2023, dan Saryono Indro, S.Kom., M.I.Kom., Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu. Diskusi membahas berbagai tantangan dan isu strategis dalam desain Pemilu 2029 dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pemilu.

Salah satu pembahasan penting berkaitan dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai instrumen untuk memetakan potensi kerawanan yang perlu menjadi perhatian bersama. Selain itu, diskusi turut menyoroti isu strategis mengenai alokasi kursi DPR serta penataan daerah pemilihan (dapil) yang perlu dikaji secara cermat agar prinsip keadilan dan keterwakilan masyarakat dapat terjaga.

Dalam ruang diskusi tersebut, partai politik juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan tantangan yang dihadapi dalam mempersiapkan Pemilu mendatang. Hal ini menjadi bagian penting untuk membangun komunikasi dua arah antara penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu, sehingga berbagai persoalan kepemiluan dapat dibahas secara terbuka dan menjadi bahan evaluasi bersama.

Perubahan karakteristik pemilih juga menjadi perhatian, mengingat generasi Z memiliki porsi yang semakin besar dalam komposisi pemilih. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan pendidikan politik, literasi kepemiluan, serta partisipasi generasi muda dalam mengawal proses demokrasi. Di sisi lain, upaya pencegahan dan pemberantasan politik uang (money politics) harus terus diperkuat agar pelaksanaan Pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas.

Kegiatan ditutup oleh Yapto Sendra, Anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara, setelah sesi diskusi dan foto bersama narasumber serta seluruh peserta. Melalui forum ini, Bawaslu Kota Jakarta Utara berharap terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen bersama antara penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, partai politik, serta elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai dinamika Pemilu 2029.

Dengan adanya ruang dialog dan kolaborasi tersebut, berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mendorong penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik, demokratis, dan berintegritas.

Editor : Humas Bawaslu Kota Adm. Jakarta Utara
Penulis dan Foto : Alvi M