Bawaslu Jakut Gelar Webinar Bertajuk Meretas Politik Uang Gelaran Pilkada

Jakarta - Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar webinar bertajuk "Meretas Politik Uang Gelaran Pilkada Masa Pandemi Covid-19" melalui Zoom Meeting pada Jum'at 03/07/2020.

Webinar dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Kota Jakarta Utara Sali Imaduddin didampingi oleh seluruh Pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Utara.

Dalam sambutannya, sali menghaturkan ucapan terima kasih dan mengatakan bahwa kerentanan politik uang pada pilkada ini sangat memungkinkan dan sangat berpeluang besar terjadi dilapangan.

"Terima kasih kami ucapkan atas kesediaanya hadir dalam acara Webinar ini. Acara ini sangat penting mengingat gelaran pilkada kali ini berbarengan dengan musibah wabah virus Covid 19 yang tengah melanda dunia. Pada gelaran pilkada ini lah Politik uang mudah terjadi dilapangan. Maka dari itu, ini menjadi point utama pada bahasan webinar kali ini" ucapnya

Hadir sebagai narasumber Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Puadi. Ia menyoroti maraknya fenomena bantuan sosial (bansos) yang dilakukan kepala daerah petahana selama pandemi Covid-19.

"Fenomena pembagian bantuan sosial sering dijadikan alat kampanye juga dari pasangan calon. Khususnya para petahana" ujarnya

Selain itu, penulis buku Demokrasi, Pemilu dan Politik Uang ini menandaskan bahwa mahar politik masih menjadi problem utama para kandidat dalam pencalonan kepala daerah selama ini.

Selanjutnya, dosen Fisip Universitas Indonesia Dr. Mulyadi menekankan maraknya politik uang karena oligarki politik masih dominan dalam sistem demokrasi di Indonesia.

"Jadi selama oligarki politik masih kuat, politik uang sulit diberantas," tegas wakil ketua Center for Election and Political Party Fisip UI.

Doktor Ilmu Hukum Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa Rusia Raymond Jr P. Sihombing menceritakan fenomena politik uang menjadi hal lazim di belahan dunia mana pun. Termasuk di Rusia praktik suap politik dan gratifikasi masih terjadi dalam pemilihan kepala daerah.

"Dibutuhkan sistem dan teknologi supaya praktik politik uang dapat direduksi. Karena hal ini terjadi diseluruh dunia, termasuk dirusia sekalipun," tegasnya.

Peneliti departemen politik dan perubahan sosial CSIS Jakarta Nicky Fahrizal menegaskan untuk pilkada yang jurdil dibutuhkan penyelenggara pilkada yang kompeten dan berintegritas.

"Untuk mencapai pildaka yang jujur dan adil, kita harus memiliki personel penyelenggara pemilu yang kuat, berkompeten dan berintegritas. Yang mana tahan terhadap segala macam badai dan rintangan untuk menegakan demokrasi. Karena demokrasi itu hak segala bangsa dan manusia" pungkasnya

Pada kesempatan yang sama, milenial blogger Margareta Astaman mendorong Bawaslu agar melibatkan generasi milenial dalam gerakan meretas politik uang.

"Generasi milenial dapat dijadikan partner strategis Bawaslu dalam melawan politik uang," ungkap alumna Nanyang Technological University Singapura.

Webinar kali ini diikuti oleh penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu dan KPU dari pelbagai daerah seluruh Indonesia, Mahasiswa, Dosen dan Aktivis demokrasi. Selain itu, Webinar ini pun bisa di tonton ulang di Youtube Chanel Bawaslu Kota Jakarta Utara : bawaslu jakut.

Penulis : SMW
Editor : Fatwa Banu Alkaf