Polres Pelabuhan Tanjung Priok Terima Audiensi Bawaslu Jakarta Utara Guna Perkuat Sinergi Menjelang Tahapan dan Pemilu 2029

Jakarta, Bawaslu Kota Jakarta Utara - Bawaslu Kota Jakarta Utara disambut baik untuk audiensi bersama Bapak Kompol Yudi Permadi, S.S., S.I.K., Wakil Kepala Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergitas kelembagaan terkait pengawasan dan penegakan hukum pemilu menjelang Pemilu 2029, pada Selasa (12/5).

Dalam audiensi tersebut, anggota Bawaslu Jakarta Utara menyampaikan berbagai hal strategis terkait penguatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), termasuk keterlibatan unsur Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Polres Metro Jakarta Utara. Selain itu, dibahas pula mengenai penguatan peran satgas dalam penanganan tindak pidana pemilu agar koordinasi antar lembaga dapat berjalan lebih optimal.

“Sinergi antara Bawaslu dan Kepolisian menjadi kunci penting dalam memperkuat pengawasan serta penegakan hukum pemilu. Kolaborasi yang terbangun sejak dini diharapkan mampu menciptakan Pemilu 2029 yang aman, tertib, dan berintegritas.” ujar Bapak Johan Bahdi P.MS, Ketua Bawaslu Kota Jakarta Utara.

Bawaslu Jakarta Utara juga menyampaikan rencana program magang bagi staf Bawaslu di lingkungan Polres Pelabuhan Tanjung Priok, khususnya dalam bidang penanganan tindak pidana pemilu. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama pada divisi hukum yang memiliki keterbatasan personel.

Pada kesempatan yang sama, Bawaslu Jakarta Utara menegaskan bahwa audiensi ini merupakan bentuk silaturahmi dan koordinasi yang terus dijaga bersama jajaran Kepolisian. Pembahasan turut mencakup kondisi dan kebutuhan kantor Bawaslu yang representatif dan strategis, pengawasan terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), hingga kesiapan pengawasan tahapan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029. Saat ini, sebanyak 76 partai politik telah terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan akan memasuki tahapan verifikasi oleh KPU pada tahun 2027 yang nantinya akan diawasi oleh Bawaslu.

Bawaslu Jakarta Utara juga menyoroti pentingnya fokus pada rekrutmen pengawas pemilu adhoc serta upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Pencegahan dilakukan secara masif guna menekan angka pelanggaran, baik pidana pemilu seperti politik uang maupun pelanggaran administrasi. Upaya tersebut dinilai berhasil menurunkan angka pelanggaran dibandingkan pelaksanaan Pemilu sebelumnya pada tahun 2019.

Sementara itu, Bapak AKBP Aris Wibowo, S.I.K., M.H., Kepala Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyambut baik penguatan kolaborasi antara Bawaslu dan Kepolisian, khususnya dalam membangun pemahaman yang sejalan terkait tindak pidana pemilu. Menurutnya, Polri memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu perkara masuk dalam ranah pidana atau tidak, sehingga koordinasi dan peningkatan kapasitas bersama menjadi hal yang sangat diperlukan.

Dengan sinergi yang kuat antara Bawaslu dan Kepolisian, diharapkan penyelenggaraan Pemilu 2029 dapat berjalan aman, demokratis, dan berintegritas.